Menjadi sorotan masyarakat biaya pasang meteran PLN di desa rotan semelur kecamatan pelangeran daya 900=3,7jt.daya 1300=4jt yang di jalankan pak SAID ZUBIR MANTAN KADES 2024 dugaan ke untungan 228jt
Masalah ini banyak menjadi sorotan masyarakat dari tahun 2024 Ahir sampai 2026 dimana banyaknya masyarakat merasa keberatan masalah pemasangan meteran listrik prabayar(token).
Dengan metetan Daya 900VA mencapai Rp:3700.000.Meteran 1300 VA mencapai Rp:4,000.000 ungkapan masyarakat yang ada kurang lebih 80 kk suda bayar itu pun hanya mendapatkan 5 titik api sama intelasi jika lima titik bisa di kata gorikan lima cok atau lima boglam lampu hanya di sediakan
lebih dari itu bayar lagi begitupun kabel hanya 25 meter untuk tiang bayar sendiri dan yang lain
apakah ini tidak memberatkan
ungkapkan warga ke awak media di punggut 3,7 juta sampai 4 juta dan uang suda di ambil hidup pun tidak
Masyarakat yang kecewa dari pertama pak SAID ZUBIR mantan kades desa rotan semelur saat ini di tahun 2024 ahir sampai 2026 pak SAID ZUBIR pengurus pln beserta Pak timnya menjanjikan kepada masyarakat sebelum masuk PLN.
Harus di tumbang beberapa kelapa dengan alasan buat jalur pln dan kabel nantinya ahirnya janji kedua di suru tumbang lagi sampai janji ke tiga alih alih seperti ini hanya janji belaka sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan masuk kami suda merugi tak ada ganti rugi kelapa di tumbang.
Menurut masyarakat masukan kabel pln tiang pln kami semua masyarakat gotoroyong harusnya ada biayanya tapi kenyatanan ya tidak ada di keluarkan
begitupun penebangan pohon tampa ganti rugi sama sekali
harusnya ada ganti rugi dalam undang undang di bawah ini
Ya, berdasarkan peraturan yang berlaku, PLN memiliki kewajiban memberikan ganti rugi atau kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman (termasuk pohon kelapa) yang ditebang atau dirugikan akibat pembangunan jalur transmisi tenaga listrik.
Berikut adalah poin-poin penting mengenai aturan ganti rugi penebangan pohon oleh PLN:
Dasar Hukum: Kompensasi diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021 (yang diperbarui dengan aturan tahun 2025) tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan
Transmisi Tenaga Listrik.
Jenis Ganti Rugi (Kompensasi): Ganti rugi diberikan jika pohon kelapa berada di bawah Ruang Bebas (Right of Way/ROW) jaringan transmisi dan penebangan tersebut mengurangi nilai ekonomis tanaman, atau pohon tersebut berpotensi mengganggu keamanan jalur transmisi.
Penebangan untuk Pemeliharaan
Pembangunan Baru: PLN wajib memberikan ganti rugi atas tanaman (termasuk pohon kelapa) yang ditebang untuk jalur transmisi baru.
Pemeliharaan (Row Cleaning): Penebangan pohon yang sudah mengganggu jaringan (pemeliharaan rutin) seringkali tidak dikenakan ganti rugi, namun tetap memerlukan izin dan sosialisasi kepada warga.
Prosedur: PLN seharusnya meminta izin dan melakukan koordinasi sebelum menebang pohon produktif.
Langkah jika Dirugikan: Jika pohon ditebang tanpa izin atau tanpa kompensasi yang layak, warga dapat mengajukan keberatan resmi, somasi, atau menempuh jalur hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH.
Secara ringkas, jika pohon kelapa Anda ditebang untuk pemasangan tiang/tower baru (jalur transmisi), Anda berhak menerima kompensasi. Namun, untuk pemangkasan dahan rutin demi keamanan jaringan, umumnya tidak ada ganti rugi.
Dan mengenai biaya yang di patok pengurus pln ini suda melangar aturan seperi aturan di bawah ini
yang di mana dari daya
450VA.900VA.1200VA dll
Berapa biaya pasang listrik 2006 prabayar?
ini jawapanya.
Biaya pasang baru listrik prabayar (token) PLN pada awal 2026 (per Januari-Februari 2026) bervariasi tergantung daya, dengan estimasi Rp421.000 untuk 450 VA, Rp843.000 untuk 900 VA, dan Rp1.218.000 untuk 1.300 VA. Biaya ini belum termasuk biaya instalasi dalam rumah dan sertifikat SLO.
Estimasi Biaya Pasang Baru 2026:
450 VA: Rp 421.000
900 VA: Rp 843.000
1.300 VA: Rp 1.218.000
2.200 VA: Rp 2.062.000
3.500 VA: Rp 3.391.500 –
Rp 3.375.000
Penting untuk diketahui:
Biaya tersebut adalah Biaya Penyambungan (BP) resmi ke PLN.
Belum termasuk instalasi kabel di dalam rumah (biasanya menggunakan kontraktor swasta/IKK).
Token listrik perdana umumnya dibeli secara terpisah saat pengisian pertama.
Proses pengajuan dapat dilakukan secara resmi dan mudah melalui aplikasi PLN
MENGENAI KETENTUAN PASANG TIANG LISTRI SUDA DI ATUR DI BAWAH INI KETENTUANYA
Pemasangan tiang listrik baru di kampung untuk kebutuhan listrik prabayar/pascabayar standar tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk biaya pembelian tiang secara mandiri, selama itu merupakan perluasan jaringan standar PLN.
Namun, dalam praktiknya, seringkali ada biaya yang muncul tergantung kondisi di lapangan. Berikut rinciannya:
Pemasangan Standar (Gratis Tiang): Jika pemasangan listrik baru masih dalam jangkauan jaringan PLN (biasanya jarak kabel dari tiang terdekat ke rumah maksimal 25-30 meter), tiang dan instalasi jaringan menjadi tanggung jawab PLN.
Perluasan Jaringan (Kondisi Khusus): Jika rumah warga jauh dari jaringan utama sehingga memerlukan penambahan tiang baru (tiang beton/besi), PLN biasanya akan melakukan survei. Jika dalam survei ditetapkan perlu ada penambahan tiang, seringkali pengerjaan ini membutuhkan biaya, namun resminya biaya tersebut adalah untuk pemasangan baru/sambungan (biaya penyambungan), bukan “membeli” tiang secara pribadi.
Biaya Pemindahan Tiang (Jika diminta warga): Jika ada tiang listrik yang sudah berdiri lalu warga minta dipindahkan, biaya pemindahan dibebankan kepada pemohon (warga yang meminta).
Tiang di Lahan Pribadi: Jika tiang listrik didirikan di lahan pribadi tanpa izin, warga berhak meminta pemindahan tanpa biaya atau menuntut ganti rugi.
Tips: Segera ajukan permohonan pasang baru melalui aplikasi PLN Mobile agar biaya yang keluar resmi dan transparan sesuai tarif PLN, untuk menghindari oknum yang meminta biaya tambahan di luar prosedur
Jadi menurut kami mantan kades rotan semelur SAID ZUBIR DAN IYONG yang di mana di katagorikan adalah pungli dengan pelangaran undang undang serius seperti di bawah ini
Pemotongan biaya pasang baru PLN untuk daya 900 VA sebesar Rp3,7 juta dan 1300 VA sebesar Rp4,3 juta merupakan tindakan pelanggaran hukum serius dan tergolong Pungutan Liar (Pungli).
Berdasarkan peraturan resmi (Permen ESDM No. 27 Tahun 2017), biaya tersebut jauh di atas tarif resmi dan melanggar prinsip transparansi. PLN
Berikut adalah rincian pelanggaran hukumnya:
1 Tindak Pidana Pungli dan Pemerasan
Jika oknum pengurus PLN (atau calo yang mengaku PLN) meminta biaya di luar aplikasi resmi, itu dikategorikan sebagai pungli. Jika disertai ancaman (misal: “kalau tidak bayar segitu, listrik tidak dipasang”), maka hal tersebut bisa dijerat Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan.
Pelanggaran Peraturan Menteri ESDM
Biaya penyambungan yang sah diatur oleh Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017.Rincian resminya (per 2024-2026) jauh lebih murah:
Daya 900 VA: Biaya resmi sekitar Rp843.000.
Daya 1300 VA: Biaya resmi sekitar Rp1.218.000.
Mematok biaya 3-4 kali lipat dari harga resmi adalah bentuk penyalahgunaan wewenang.
PT PLN
3.Tindak Pidana Korupsi (Suap/Gratifikasi)
Oknum yang menerima uang tambahan tersebut dapat dijerat UU Tindak Pidana Korupsi jika terbukti menerima gratifikasi atau menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi.
4. Pelanggaran UU Perlindungan Konsumen
Tindakan ini melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (UU No. 8 Tahun 1999).
Apa yang Harus Dilakukan?
Tolak: Tolak semua permintaan biaya di luar PLN Mobile.
Gunakan PLN Mobile: Pasang baru atau tambah daya wajib melalui aplikasi PLN Mobile agar biaya transparan dan resmi.
Laporkan: Laporkan oknum tersebut ke Call Center PLN 123, atau pihak berwajib (Polisi/Saber Pungli) dengan membawa bukti transfer atau kuitansi.
Dan impormasi yang ber kembang di masyarakat saat ini terialisasi sebanyak 80 kk di kali saja daya 900 Rp:3700.000 dan blm yang daya 1300 Rp:4.300.000 jika kalkulasi ke untunganya buat 80 kk saat ini dari dana yang diduga di pungli Rp:3,700,000−843,000
total ke untungan Rp:2857000
Rp:2857000 X80 =Rp:228.260.000.
blm dari biaya ganti rugi kelapa
biaya narik kabel dan pasang tiang
bapakah tidak termasuk pungli
pak SAID ZUBIR mantan kades rotan semelur.
Tim meminta pihak terkait dari pln
tim kehaksaan.tipikor polres.ketua dprd inhil dan partai untuk bertindak apakah pantas saat ini pak said zubir menjabat di
Komisi di komisi 1
Komisi I DPRD membidangi pemerintahan, hukum, dan perizinan. Fokus utamanya meliputi ketertiban, kependudukan, aparatur daerah (pegawai), sosial politik, organisasi kemasyarakatan, serta pertanahan. Komisi ini mengawasi mitra kerja seperti sekretariat daerah, inspektorat, Satpol PP, kesbangpol, dan kominfo.
BERSAMBUNG
Pos terkait
Berita Terbaru
Tidak ada komentar