ANDRI NOPRIANDA DIRUD BUMDES DESA KULIM JAYA KECAMATAN KEPAS MENJADI SOROTAN WARGA TERKAIT BUMDES THN  2023.2024.2025.YANG TIDAK ADANYA KE TRASFARANAN

Kami dari tim imvestigasi krimsus.co.id mencoba mendatangi  kediaman pak BUMdes atas nama
Andri noprianda tepatnya di parit 17 desa kulim jaya kecamatan kempas inhil riau pada hari jumat lalu tujuan kami tak lain menjalankan tugas sebagai jurnalis mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyampaikan informasi (berita) yang akurat, berimbang, dan objektif kepada khalayak melalui media massa.

Sesampai di lokasi kami menayakan kediaman dirud BUMdes kepada masyarakat tadi sesampai di kediaman rumah parit 17 rumah bumdes tutup ahirnya kami menyimpukan pulang dan akan mencari nomor henpon biar bisa komfirmasi terkait BUMdes dari tahun 2023.2024.2025.

Di perjalanan kami di berhentikan 3 orang warga berinisial S.L.M
tentunya masyarakat desa kulim jaya kecamatan kempas
kami sari awak media menanyakan ada apa gerangan ?bahlan mereka mennayakan tim kami dari mana dan cari apa?
kami menjawap kami memantau desa pak mencari ketua BUMdes desa kulim.mereka menanyakan ada masalah ya pak dengan BUMdes kami menjawap tidak hanya nanya aja..

Terus dari tim menanyakan kemasyarakat mengenai ke trasfaranan memgenai bumdes 2023 sampai 2025
Jawap masyarakat kepada awak media.kami asli orang sini pak kami tingal di parit 21 dan kawan ini tingal di parit 15 pak selama kami tau kami tidak perna tau bumdes untuk apa dan di kemana kan uangnya berapa uangya pak???
saat ini ketuanya BUMdes anak muda pak
ANDRI NOPRIANDA  kami berharap kepada bapak untuk menyampaikan kepada pihak jaksa dan tipikor polres untuk audit dana BUMdes dari tahun 2023.2025.2025
ini tidak tau kemana ?dan imponya nanam jagung tapi gagal ungkapan masyarakat kepada awak media dengan nada kesal.

Ahirnya kami dari tim mencoba hubungi DIRUD BUMdes atas nama ADDRI NOPRANDA melalui via sesular kami tim menanyakan BUMdes tahun
2023
2024
2025
di peruntukkan apa saja kegiatanya
dirud bumde mejawap kepada awak media melalui.pesan singkat washap isi nya di bawah ini

kalau untuk 2023 kami angaran bumdes di aplikasikan
Saprodi  penyertaan modal 2023 akhir sebesar 17,300.000 kita manfaatkan untuk pengisian unit usaha Saprodi

untuk 2024 tidak ada bumdes jawapnya

untuk 2025 kami di ketahanan pangan aja pak penaman jagung aka pak kurang lebih 1 hektar biaya nya kurang lebih Rp:15000.000
dan itupun tidak berhasil pak setengah hektarnya mati semua jagung di makan hama jawap BUMdes
Dan untuk 2026 ini akan kami tanamkan jagung lagi pak.
tim media menanyakan kenapa harus nanam jagung lagi kan 2025 tidak berhasil!
jawap BUMdes susa pak kami program ini titipan jika tidak di kerjakan gimana kita nanti jadi masalah ungkap ditud BUMdes
kepada awak media

Tim menayakan lagi apakah berdirinya BUMdes ini suda memenuhi syarat tentang perijinan
jawap DIRUD bumdes kami suda berjalan dari tahun 2022 samapai 2026 ini yang tidak ada hanya nip aja pak seperti isi washap di bawah ini

Untuk bumdes kita NIB yg belum ada kemaren tahun 2023 kata pengurus lama sudah pernah di ajukan cuma belum terverifikasi dan untuk Nib bumdes baru beberapa bumdes yg berstatus maju di kecamatan kempas ini untuk bumdes kita masih berkembang
BERKEBANG DAN TIDAK BERKEBANG BUKAN ALASAN TIDAK PUNYA NIB
ini undang” yang mengatur wajib pakai nip kalau tidak pakai dinangap pelangaran di bawah ini

Ya, BUMDes yang berjalan tanpa Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat bermasalah secara hukum dan administratif. Berdasarkan UU Cipta Kerja, BUMDes wajib berbadan hukum, dan NIB merupakan kunci legalitas operasional resmi yang didapat melalui sistem OSS. Tanpa NIB, BUMDes kesulitan mengakses modal bank, kerjasama formal, dan rentan sanksi administrasi.

Berikut rincian dampaknya:
Legalitas Tidak Sah: BUMDes dianggap tidak resmi atau tidak diakui oleh pemerintah secara berbadan hukum.
Akses Permodalan Terhambat: Bank atau lembaga keuangan formal umumnya menolak pengajuan kredit dari BUMDes yang tidak memiliki NIB.
Risiko Hukum & Operasional: Kesulitan dalam kontrak kerja sama (MoU) dengan pihak ketiga dan potensi masalah dalam pelaporan keuangan/LPJ.
Sulit Berkembang: Kesulitan dalam mengikuti sertifikasi atau izin usaha lainnya (misalnya PIRT, Halal) yang memerlukan NIB.

Kami meminta baik
BPKP
KEJAKSAAN
TIPIKOR PILRES
KADIS BPMD DAN PIHAK BERWENANG UTUK AUDIT DANA BUMDES
tidak menutup kemungkinan
adanya diduga KORUPSI memgenai dana BUMdes 2022 sampai 2025
Bersambung